Oleh: Muh. Isnain Mukadar
Kartanegara bukan hanya sebuah nama jalan di Jakarta. Di sanalah berdiri kediaman Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, simbol pusat kekuasaan eksekutif yang memegang amanat rakyat. Dari Kartanegara, ide-ide besar lahir, menjadi embrio progresif yang mengalir hingga ke Istana Negara, tempat Presiden berkantor dan memimpin jalannya pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, ia merumuskan kebijakan-kebijakan penting, mengambil keputusan strategis, dan menentukan arah masa depan bangsa.
Secara simbolik, Kartanegara adalah panggung dan sekaligus naskah. Dalam perspektif Erving Goffman, tempat ini menjadi “front stage” di mana pemimpin tampil di hadapan publik dengan identitas kenegaraan yang kuat. Bagi Clifford Geertz, Kartanegara dapat dibaca sebagai “pusat” yang memancarkan makna, sebuah poros simbolik dari mana legitimasi kekuasaan dan ide-ide negara mengalir ke seluruh penjuru. Bahkan, dalam kerangka Victor Turner, setiap kebijakan yang lahir dari sini dapat dilihat sebagai bagian dari “ritual transformasi sosial” yang membawa masyarakat dari satu keadaan ke keadaan yang lebih adil.
Tentu, apa yang dilakukan Presiden adalah bagian dari amanat konstitusi dan mimpi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas: Indonesia yang tangguh, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Mimpi itu hanya akan bermakna jika dijalankan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, sejalan dengan roh Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Dari Kartanegara, gagasan-gagasan tersebut harus menembus batas tembok kekuasaan, mengalir hingga ke desa-desa terpencil, pesisir nelayan, dan pusat-pusat produksi rakyat. Ia harus hadir dalam program yang memberi makan bergizi bagi anak-anak sekolah, membangun koperasi desa yang kuat, membuka sekolah rakyat, dan melindungi sumber daya alam negara. Dengan begitu, keadilan sosial tidak lagi berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi kenyataan yang hidup dan dirasakan di setiap sudut negeri.
Tanda-tanda langkah ke arah itu mulai terlihat melalui kebijakan prioritas yang lahir dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto:
1. Sovereign Wealth Fund – Danantara
Mengelola aset negara untuk pendanaan pembangunan jangka panjang hingga US$900 miliar, fokus pada industrialisasi, infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Memberikan makanan sehat kepada 19,5 juta anak sekolah dan ibu hamil, memberantas stunting, serta membuka peluang kerja bagi dapur-dapur lokal dan petani penyedia bahan pangan.
3. Koperasi Desa Merah Putih
Menargetkan pembentukan 70.000–80.000 koperasi di desa dan kelurahan sebagai pusat distribusi pangan, simpan-pinjam, apotek desa, dan logistik, dengan pendampingan SDM lokal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Sekolah Rakyat
Sekolah berbasis asrama untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, menyediakan pendidikan akademik, gizi, kesehatan, dan tempat tinggal gratis, memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
5. Penghapusan Piutang Macet UMKM
Melalui PP No. 47 Tahun 2024, piutang macet bagi pelaku UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan lainnya dihapus, memberi kesempatan bangkit tanpa terbebani hutang.
6. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi & Proyek Hilirisasi Strategis
Didirikan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025, Satgas ini fokus pada percepatan hilirisasi sumber daya alam seperti mineral, pertanian, hingga kelautan. Mendorong proyek smelter alumina, aluminium, nikel, tembaga, dan infrastruktur energi untuk menciptakan nilai tambah domestik.
7. Stimulus Ekonomi untuk Kelompok Rentan
Menyediakan subsidi transportasi, pengurangan tarif tol, dan bantuan sosial senilai US$1,5 miliar untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.
8. Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Menegaskan penguasaan negara atas wilayah hutan dan sumber daya alam, memastikan penerimaan negara, serta mendorong tata kelola yang lebih tegas, meski menuai kritik dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat.
9. Program Perumahan untuk MBR
Rumah murah tanpa pajak untuk rakyat berpenghasilan rendah, simbol hak atas tempat tinggal layak.
10. Kebijakan Amnesti dan Abolisi pada Momentum HUT RI ke-80
Dengan kebijaksanaan Presiden, pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke80, pemerintah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, abolisi kepada Tom Lembong, serta membebaskan lebih dari 1.100 narapidana sebagai langkah rekonsiliasi politik dan peredaan ketegangan sosial. Dan masih banyak lagi kebijakan progresif lainnya.
Dengan kacamata teori simbolik, setiap kebijakan di atas tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki nilai representasi. Kartanegara, dalam hal ini, menjadi simbol negara yang bekerja, tanda bahwa kekuasaan tidak semata-mata mengendalikan, tetapi juga mengalirkan manfaat dan rasa keadilan kepada rakyatnya.
Kebijakan-kebijakan ini menjadi bukti bahwa dari Kartanegara, aliran keputusan berusaha menyentuh kehidupan rakyat di desa, pesisir, kota, hingga perbatasan. Meski perjalanan mewujudkan keadilan sosial masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah tersebut memberi harapan bahwa amanat konstitusi mulai diterjemahkan dalam bentuk nyata.
Jika melihat arah kebijakan Presiden yang dikenal sebagai seorang nasionalis, dapat dibaca kecenderungan programnya menuju perwujudan keadilan sosial yang sekaligus sejalan dengan prinsip Sosialisme Indonesia, sebuah konsep yang menempatkan produksi untuk kebutuhan rakyat, pemerataan distribusi, dan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai pilar utama.
Namun, keadilan sosial adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Ia harus terus diawasi, dikritisi, dan diperjuangkan agar setiap kebijakan sungguh berpihak kepada rakyat banyak, bukan hanya segelintir yang dekat dengan kekuasaan. Inilah tugas kita bersama sebagai bangsa, bergotong royong membangun Indonesia yang tangguh, berdaulat, maju, adil, dan makmur, sebagaimana dicita-citakan para pendiri negeri ini.
Karena itu, setiap kebijakan yang lahir dari Kartanegara harus kita pastikan menjadi mata air yang jernih dan deras, mengalir hingga ke pelosok negeri, agar kemakmuran tidak berhenti sebagai cerita di lembar sejarah, melainkan hadir nyata dan membanggakan di kehidupan setiap warga negara. Inilah mimpi Presiden Prabowo dan para pendahulu bangsa, mimpi tentang Indonesia yang dibangun dengan semangat gotong royong.