Ada saat di sebuah bangsa ketika bencana bukan lagi kabar, melainkan kebiasaan. Negeri ini—Indonesia yang kita cintai dan yang kadang terlalu murah hati kepada para pemilik modal yang serakah dan terlalu pelit kepada rakyatnya—sudah terlalu sering menangis. Kali ini air mata tumpah lagi di Sumatera, seperti rangkaian luka yang enggan sembuh karena pisau penyebabnya masih tertanam: pembiaran, korupsi ekologis, dan tata kelola yang rapuh.
Banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kali ini bukan hanya tragedi. Ia adalah pengakuan dosa lingkungan yang selama ini ditutupi oleh retorika pembangunan.
Hampir satu juta manusia harus dievakuasi, dan lebih dari 700 jiwa meregang nyawa. Rumah-rumah hanyut. Kebun hilang. Anak-anak kehilangan sekolah. Seorang bapak kehilangan istri, seorang ibu kehilangan anak, dan seorang anak mungkin telah kehilangan kedua orang tuanya—dan tak ada hitungan anggaran negara yang bisa membayar kehilangan semacam itu.
Data resmi memang mencatat 700 lebih korban. Tetapi, seperti biasa, angka paling menyakitkan adalah angka yang tidak tercatat: korban yang terseret di sungai kecil yang jauh dari kamera, keluarga yang hilang namun tidak tercatat di buku log resmi, ternak yang hanyut, harta benda yang tak sempat diselamatkan, dan masa depan yang ditenggelamkan air keruh bercampur lumpur dan kayu tebangan dari hutan yang kian gundul.
Dan di sinilah ironi kelam yang terus berulang :
Negeri ini selalu punya uang untuk membangun gedung baru, tapi tak pernah punya cukup dana untuk merawat hulu sungai.
Selalu cukup dana untuk proyek mercusuar, tapi tak pernah cukup untuk memperkuat jembatan desa.
Selalu cepat menggelontorkan anggaran untuk investor, tapi lamban memberi ganti rugi kepada petani kecil yang kehilangan lahan.
Ketika Hutan Mengadu, Sungai Menolak Diam dan Siapa yang Terhempas?
Kita harus mengakui: banjir kali ini bukan semata-mata keajaiban alam. Ia adalah akibat dari sebuah simfoni kelalaian.
Lihatlah kayu-kayu gelondongan yang memenuhi sungai—hutan sedang mengadu bahwa ia sudah digunduli. Sementara pemerintah tengah melakukan investigasi untuk memastikan apakah itu buah tangan dari illegal logging, rakyat sudah tahu jawabannya bahkan sebelum tim penyelidik turun: hutan telah diperlakukan seperti gudang barang, bukan penyangga kehidupan.
Masyarakat menyebutnya tangan-tangan jahil, sebagaimana diberitakan media.
Betapa halus istilah itu. Betapa sopan. Padahal kita tahu tangan-tangan itu bukan sekadar jahil—melainkan tangan yang menjadikan alam sebagai komoditas tanpa rasa malu.
Hutan yang ditebang bukan hanya kehilangan pohon. Ia kehilangan fungsi. Ia kehilangan martabat. Dan ketika hujan datang, sungai menolak menampung derita itu sendirian. Maka ia meluap, menenggelamkan desa-desa sebagai bentuk protes terakhir.
Lalu, kepada siapakah protes terakhir itu paling berdampak?
Seperti dalam banyak tragedi, bencana ini tidak memukul semua orang secara sama. Kita bisa bilang, “bencana tak mengenal kasta.” Betul, ujaran itu tak keliru. Tapi, kenyataannya, kelas sosial yang terlanjur tercipta menahan air bah yang turun dari hulu secara berbeda. Yang tidak punya rumah kuat lebih dulu hanyut. Yang tak punya tabungan untuk esok hari akan kelaparan lebih lama dan menanggung sakit lebih panjang.
Mereka adalah Petani kecil—tulang punggung yang keropos. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan lahan—dan ketika lahan hilang, maka hilanglah identitas, penghasilan, dan masa depan. Tidak ada “work from home” bagi petani. Lahan adalah napas. Dan banjir telah mencabut napas itu.
Pekerja informal—yang ruang hidupnya sama rapuhnya dengan pendapatannya. Di gang-gang kecil, di bantaran sungai, di pinggir kota kecil, para pekerja informal kehilangan kios, alat kerja, dan barang dagangan. Bagi mereka, satu hari tanpa bekerja berarti satu hari tanpa makan.
Anak-anak—yang selalu menjadi korban paling diam. Mereka kehilangan sekolah, buku, dan ruang aman. Trauma akan tinggal lama, bahkan lebih lama dari masa pemulihan fisik. Masalah kesehatan, gizi, air bersih—semua menjadi ancaman.
Orang tua, lansia, penyandang disabilitas—yang tidak bisa berlari. Ketika banjir datang tengah malam, siapa yang menggendong mereka? Siapa yang memastikan mereka tidak tenggelam dalam gelap? Kita tahu jawabannya terlalu sering: tidak ada.
Ini Bukan Semata Bencana—Ini Soal Tata Negara
Indonesia adalah negeri yang gemar membangun, tetapi jarang merawat. Gemar meresmikan, tetapi lamban mengaudit. Gemar berfoto dengan rompi proyek, tetapi jarang kembali memeriksa fondasi.
Jembatan yang putus, jalan yang hilang, tanggul yang runtuh—semuanya bukan semata kelalaian insinyur. Itu adalah cerminan dari politik anggaran yang lebih memprioritaskan “apa yang terlihat,” bukan apa yang bertahan lama.
Jika sebuah jembatan desa runtuh dalam banjir, itu bisa berarti ratusan orang terisolasi, bantuan tertahan, dan korban meningkat. Infrastruktur bukan sekadar beton; ia adalah urat nadi kemanusiaan.
Bencana sebesar ini mestinya tidak hanya dilihat sebagai musibah alam. Ini harus menjadi audit moral negara. Apakah kita punya: kebijakan tata ruang yang berpihak pada rakyat yang lebih luas dan bukan hanya pada korporasi? Pengawasan ketat atas bisnis ekstraktif? Sistem peringatan dini yang benar-benar sampai ke desa? Rencana jangka panjang mitigasi bencana yang melebihi siklus politik lima tahunan? Kalau jawabannya tidak, maka banjir kali ini bukan musibah. Ia adalah konsekuensi.
Dan konsekuensi harus ditanggung oleh mereka yang membuat keputusan—bukan hanya oleh rakyat kecil yang hanyut dibawa air bah.
Setelah Air Surut, Negara Harus Hadir
Tentu, pemerintah telah mengirimkan bantuan. BNPB bekerja. TNI/Polri turun tangan. Kementerian Sosial memberikan tali asih bagi keluarga dari korban meninggal, bagi yang terluka, membangun hunian bagi yang kehilangan tempat tinggal. Relawan menyingsingkan lengan. Semua itu patut diapresiasi. Tetapi negara yang ideal tidak hanya hadir ketika bencana datang. Negara ideal hadir sebelum bencana terjadi.
Ketika hutan dijarah—negara harus hadir. Ketika sungai menyempit oleh proyek—negara harus hadir. Ketika izin tambang diberikan sembarangan—negara harus hadir. Aktor di belakangnya harus diperangi. Merekalah yang disebut oleh Presiden Prabowo sebagai Kaum “Serakahnomics”.
Kehadiran negara bukan dalam bentuk spanduk “kami peduli”, tetapi dalam wujud kebijakan yang memproteksi rakyatnya. Dan Presiden Prabowo sudah menyerukan untuk melawan Kaum Serakahnomics. Ini langkah awal yang berani, dan harus diteruskan.
Setelah banjir surut, yang tersisa bukan hanya lumpur dan reruntuhan. Yang tersisa adalah pertanyaan: apakah kita akan membiarkan tragedi ini menjadi catatan kaki, atau menjadikannya batu pijakan perubahan?
Pemulihan bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi membangun kembali rasa aman.
Bukan hanya mengirim bantuan, tetapi mengirim jaminan bahwa warga tidak akan tenggelam oleh kelalaian yang sama.
Sumatera hari ini adalah cermin masa depan Indonesia jika kita tidak berbuat apa-apa.
Ketika hutan ditebang, air akan mencari jalannya—dan sering kali jalan itu adalah rumah rakyat.
Di tengah duka ini, kita harus bersuara lebih keras dari suara hujan yang jatuh semalaman: bahwa negeri ini tak boleh lagi berpura-pura buta terhadap kerusakan ekologis yang sengaja dilakukan dan dibiarkan oleh Kaum Serakahnomics. Bahwa negara tidak boleh hanya hadir dalam pidato belasungkawa, tetapi dalam keputusan-keputusan yang mencegah bencana sejak dari akarnya.
Sumatera mengingatkan kita bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar slogan. Ia adalah syarat agar manusia bisa hidup di tanah yang mereka pijak tanpa rasa takut, sebaliknya dalam kemakmuran. Dan jika negara sungguh ingin disebut “hadir,” maka ia harus hadir bukan saat rakyat sudah tenggelam, tetapi saat hutan mulai menangis.
Keterangan Gambar Utama: Foto Banjir Sumatera (Sumber: senangsenang.id)
