Oleh: Prima Bahren
Tragedi meninggalnya seorang anak di Ngada akibat bunuh diri harus dibaca sebagai peringatan serius bagi sistem perlindungan dan pendidikan anak, bukan sekadar peristiwa individual. Ia menandai adanya celah dalam kemampuan negara dan masyarakat untuk mendeteksi, mendampingi, dan melindungi anak yang berada dalam kondisi rentan secara psikososial.
Pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk gizi dan layanan penunjang lainnya, merupakan fondasi penting. Namun peristiwa ini menegaskan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat direduksi pada aspek fisik semata. Sistem pendidikan dituntut menghadirkan ruang belajar yang mampu merespons tekanan psikologis, kerentanan sosial, serta kompleksitas hidup anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan layanan.
Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat perlu ditempatkan sebagai instrumen kebijakan yang strategis. Pendekatan Sekolah Rakyat menawarkan pendidikan yang lebih kontekstual, relasional, dan inklusif, dengan penekanan pada pendampingan, kelekatan dengan pendidik, serta penguatan daya lenting anak. Model ini memiliki potensi besar sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap krisis psikososial yang kerap luput terdeteksi di sekolah formal.
Sayangnya, hingga kini Sekolah Rakyat masih belum memperoleh penguatan kebijakan, anggaran, dan integrasi lintas sektor yang memadai. Padahal, solusi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih protektif sesungguhnya sudah tersedia. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan: menjadikan Sekolah Rakyat bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dari strategi perlindungan anak.
Tragedi ini seharusnya mendorong evaluasi serius dan langkah konkret, memperkuat Sekolah Rakyat, mengintegrasikannya dengan layanan sosial dan kesehatan mental, serta memastikan tidak ada lagi anak yang merasa sendirian di dalam sistem yang seharusnya melindunginya.
