On:
In: Berita Rakyat
Logo Forum Kebangkitan Ojol Indonesia

Forum Kebangkitan Ojol Indonesia (FKOI) mengutuk keras atas tindakan aparat polisi Brimob yang represif yang mengakibatkan jatuhnya korban ojol yang meninggal dunia 1 orang (Affan Kurniawan) dan 1 orang korban luka-luka pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 saat berlangsungnya demonstrasi masyarakat di Gedung DPR.

Atas kejadian itu, kami menuntut segera:

  1. Kapolri untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak ada lagi yang jatuh korban.
  2. Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka.
  3. Presiden RI untuk mencopot Kapolri, kapolda dan komandan Brimob sebagai pertanggungjawaban tragedi ini

Atas tragedi ini kami menghimbau kawan-kawan ojol bersatu dan merapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan diselesaikan secara adil.

Ilustrasi Ojol Merapatkan Barisan

Kami juga mohon dukungan masyarakat dalam memantau perkembangan peristiwa ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban.

Sultan Ardy
Forum Kebangkitan Ojol Indonesia (FKOI)

On:
In: Berita Rakyat
Foto Sekjen DPP SERINDO Muhammad Irvan Mahmud Asia (harianjatim.com)

Jakarta – Kebudayaan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP SERINDO), mengecam keras perusakan rumah doa umat Kristen di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sekjen DPP SERINDO Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai peristiwa serupa semakin marak.

“Setelah delapan bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kasus-kasus intoleransi semakin marak dan tak ada penyelesaian yang konkrit,” ujar Irvan dalam keterangannya, Selasa (29/7/25).

Menurut Irvan, peristiwa di Padang Sarai itu sebagai tindakan kriminal dan sudah seharusnya penegak hukum bertindak tegas.

“SERINDO mengecam keras terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap umat Kristiani di Padang Sarai. Tindakan tersebut telah melanggar konstitusi,” tegas Irvan.

Irvan mengatakan, SERINDO mendesak aparatur negara, khususnya pemerintah daerah khususnya Pemkot Padang dan Pemprov Sumatera Barat untuk tidak mensimplifikasi persoalan tersebut sebagai tindakan yang dipicu kesalahpahaman dan tidak membuat pernyataan yang kontroversial.

“Pemerintah daerah harus mengatasi persoalan intoleransi dan pelanggaran tersebut dari akar persoalannya dalam hal ini konservatisme beragama, rendahnya literasi, regulasi diskriminatif, dan normalisasi intoleransi keagamaan baik pada sisi struktural maupun kultural,” sambung Irvan

“Saat yang sama, aparat penegak hukum juga mesti segera melakukan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sekelompok intoleran,” kata Irvan

Irvan mendesak penegakan hukum sangat penting dan mendesak untuk dilakukan sehingga bisa menimbulkan efek jera dan tidak terulang lagi dikemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bersikap tegas, tidak diam saja atas kejadian itu yang kian marak.

“Sejauh ini, Pemerintah Pusat lebih banyak diam, jangan lagi seperti kejadian perusakan rumah singgah di Sukabumi, yang sedang digunakan untuk retret keagamaan sejumlah pelajar,” ungkap Irvan.

Irvan menilai diamnya pemerintah dapat dibaca oleh kelompok intoleran sebagai ‘angin segar’ yang mendorong mereka untuk mengekspresikan intoleransi, bahkan dengan penggunaan kekerasan.

“Tentu ini sangat berbahaya sebab perilaku intoleransi akan meluas dan merusak kohesi sosial dan stabilitas sosial dalam tatanan kebinekaan Indonesia,” imbuhnya.

On:
In: Berita Rakyat

JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) akan menggelar Kongres ke-2 sekaligus merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-4 pada 31 Mei hingga 1 Juni 2025. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi politik sekaligus penegasan posisi PRIMA dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres dan Harlah, Achmad Herwandi menjelaskan, rangkaian acara tersebut akan mengusung tema “Bersama Prabowo-Gibran, Bangun Persatuan Nasional Menuju Rakyat Adil Makmur”. Tema ini mencerminkan semangat PRIMA dalam mengawal program-program kerakyatan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Meskipun belum berpartisipasi sebagai peserta pada Pemilu 2024, PRIMA tercatat sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut, kata Herwandi, didasarkan pada kesamaan visi dan programatik, khususnya dalam membangun persatuan nasional dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

PRIMA sendiri dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Gedung Perfilman Ismar Ismail, Jakarta. Meski terbilang baru, partai dengan slogan “Partainya Rakyat Biasa” ini aktif dalam dinamika politik nasional dan terus mengusung agenda kerakyatan di berbagai ruang publik.

Dalam acara Kongres dan Harlah mendatang, PRIMA menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Herwandi, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini sejalan dengan gagasan PRIMA tentang Sosialisme ala Indonesia.

“Kami melihat arah kebijakan Presiden Prabowo sangat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya,” ujarnya.

Achmad Herwandi, Ketua Panitia

PRIMA memandang bahwa langkah-langkah pembangunan yang ditempuh pemerintahan saat ini mencerminkan tekad luhur para pendiri bangsa. Visi besar tersebut dinilai selaras dengan semangat partai dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Herwandi menyebut, kebijakan-kebijakan strategis seperti ketahanan pangan, peningkatan anggaran pertahanan, serta penguatan peran negara dalam sektor-sektor vital adalah contoh konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional.

PRIMA juga mengapresiasi pendekatan pemerintahan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut mereka, hal ini penting agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.

“Visi Indonesia Emas 2045 yang digaungkan pemerintahan saat ini harus diisi dengan kebijakan yang memihak rakyat, dan kami percaya Prabowo-Gibran berada di jalur itu,” lanjut Herwandi.

Kongres ke-2 ini juga akan menjadi ajang refleksi bagi PRIMA untuk menyusun strategi jangka panjang, termasuk kemungkinan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Struktur organisasi dan arah gerak politik partai akan dibahas secara mendalam dalam forum kongres.

Selain forum resmi, perayaan Harlah ke-4 PRIMA juga akan diisi dengan sejumlah agenda kebudayaan dan diskusi publik yang mengangkat isu-isu kerakyatan. Acara ini rencananya akan dihadiri oleh kader dari seluruh Indonesia serta sejumlah tokoh nasional.

Herwandi menambahkan, PRIMA terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kesamaan visi, khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil dan memperkuat kedaulatan nasional.

“Kami adalah partai rakyat biasa. Kami tidak akan pernah lelah untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” pungkasnya.

Dengan gelaran Kongres dan Harlah ini, PRIMA menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan politik alternatif yang konsisten memperjuangkan politik kerakyatan, tanpa kehilangan arah dalam lanskap politik nasional yang terus berkembang.