On:
In: Berita Rakyat

Setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan ke tiga kabupaten terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan percepat pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur. Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan dipercepat untuk menjamin keselamatan serta keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo melihat langsung para pengungsi yang mulai dibangunkan hunian sementara (huntara) sebagai bagian dari penanganan darurat di Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam. Di titik ini, sekitar 100 hunian sementara dibangun guna mengurangi jumlah pengungsi di posko pengungsian. Selain itu, Pemerintah juga membangun puluhan ribu huntara guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di tiga provinsi terdampak.

Foto Presiden Prabowo bersama Gubernur Sumbar Meninjau Pemulihan Kabupaten Terdampak Bencana di Sumbar (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

“Di sana, beliau (Presiden Prabowo) menengok pengungsi yang mulai hari ini sudah dibangun hunian sementara, karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatra Barat, kita harus sudah fokus ke masalah hunian sementara, dan jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap,” ujar Menteri Pras dalam keterangannya di Bandar Udara Internasional Minangkabau, pada Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Menteri Pras, usai dari Kabupaten Agam, Kepala Negara melanjutkan kunjungan ke Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang yang menjadi akses penghubung di wilayah tersebut. Menteri Pras menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut dibangun oleh aparat TNI dibantu oleh masyarakat setempat.

Foto Mensesneg Prasetyo Hadi Memberi Keterangan kepada Media (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

“Memang kurang lebih ada 35 bailey di seluruh wilayah yang terdampak yang sekarang proses pengerjaannya sedang kita kebut karena bagaimanapun dalam rangka pemulihan, maka akses tersambungnya jalan yang tadinya terputus itu menjadi sebuah keharusan yang harus dipercepat,” imbuh Menteri Pras.

Usai dari Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Prabowo meninjau kawasan Lembah Anai yang merupakan ruas jalan nasional dan sudah mulai dilakukan perbaikan. Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat secara langsung aktivitas alat berat yang sedang bekerja membersihkan sisa-sisa banjir dan melakukan perbaikan struktur jalan.

“Ini memang jalan nasional yang tadi beliau berkunjung ke lokasi, yang memang beliau meminta untuk bisa segera dipercepat perbaikannya. Sehingga jalur utama dari Padang menuju daerah Bukit Tinggi dapat segera tersambung kembali,” ungkap Menteri Pras.

Selain infrastruktur, Menteri Pras menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian pada persoalan lingkungan yang menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana ke depan.

“Memang kemudian berkenaan dengan bencana ini, banyak juga yang harus menjadi pekerjaan rumah kita berkaitan dengan masalah lingkungan, penertiban kawasan-kawasan hutan, izin-izin pertambangan, izin-izin pembukaan usaha-usaha di bantaran-bantaran sungai juga, itu menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang tadi disampaikan kepada jajaran terkait bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan para bupati,” pungkas Menteri Pras.

Padang Pariaman, 17 Desember 2025
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

Keterangan Gambar Utama: Foto Presiden Prabowo Bersalaman dengan Pekerja Konstruksi untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sumbar (Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

On:
In: Berita Rakyat

Jakarta — Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menerima kunjungan dari Partai Amanah Negara Malaysia pada Rabu, 26 November 2025, di kantor DPP Partai PRIMA. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai PRIMA, Mayjen (Purn.) R. Gautama Wiranegara.

Dalam pertemuan tersebut, Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara. Ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdiri serta program perjuangannya. Selanjutnya, Gautama memaparkan posisi politik Partai PRIMA yang saat ini berada dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan tengah menggenjot program perjuangan yang disebut “lawan Serakahnomics”, istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo. Program ini menentang tiga hal utama, yakni imperialisme asing, oligarki, dan birokrat korup.

“Partai PRIMA merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 dan dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung sejumlah program kerakyatan. Kami selalu menggaungkan slogan ‘Partainya Rakyat Biasa’,” ujar Gautama.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh berbagai organisasi massa lintas sektor, antara lain: sektor mahasiswa melalui LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), sektor buruh melalui FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan melalui STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan melalui JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), serta sektor rakyat miskin kota melalui SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia).

Organisasi-organisasi tersebut berhimpun dan mendirikan alat politik alternatif karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia diputuskan di sektor politik. Hingga saat ini, menurut Gautama, sistem ekonomi-politik Indonesia masih berada dalam kungkungan Serakahnomics, yang dianggap sebagai musuh bersama dan harus dilawan.

Dalam Pemilu 2024, Partai PRIMA sempat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, namun tidak lolos dalam tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada pemilihan presiden, Partai PRIMA terlibat dalam koalisi bersama sejumlah partai politik untuk memenangkan Presiden Prabowo. Ketua umum Partai PRIMA kemudian diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

Gautama berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama politik dan menyinergikan program antara Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

Sementara itu, perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri dari Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah, dan Basir Haji Ismail, menyampaikan rasa bahagia atas keterbukaan Partai PRIMA dalam menerima kunjungan mereka. Mereka menilai bahwa keterlibatan berbagai organisasi massa dalam pembangunan Partai PRIMA merupakan hal yang menarik dan belum dimiliki oleh Partai Amanah Kedah.

Menurut mereka, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena negara membiayai sebagian besar kebutuhan mereka, sehingga cukup sulit melibatkan mereka, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

Mereka juga menjelaskan situasi politik di Malaysia serta sistem pemilu yang berlaku di negaranya. Selain mengunjungi Partai PRIMA, mereka turut mengadakan pertemuan dengan beberapa partai politik di Indonesia dalam rangka mengonsolidasikan jejaring politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama ke depan.

Acara silaturahmi ditutup dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai PRIMA. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jenderal Ansyar, Ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris Jenderal LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Wilayah Papua Jefri Ane, Sekretaris Jenderal FNPBI, serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

Keterangan Gambar Utama:

Foto Kunjungan Partai Amanah Negara Malaysia ke Kantor DPP Partai Prima (Sumber: Dokumen Redaksi)

On:
In: Berita Rakyat
Peserta Kongres IPPI Berfoto Bersama (Sumber: Dok. Redaksi)

Wujudkan Pemersatuan Bangsa melalui Program Karya Pemuda

Jakarta, 10 Oktober 2025 — Ikatan Pejuang Perempuan Indonesia (IPPI) sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Perumusan Gerakan Kepemudaan yang menjadi momentum penting untuk mendeklarasikan pergerakan kepemimpinan perempuan dalam upaya menjaga kesatuan bangsa. Acara yang mengusung tema “Peran Perempuan dalam Membangun Karya Pemuda untuk Kesatuan Indonesia” ini diselenggarakan di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 10 Oktober 2025, mulai Pukul 09.00 WIB.

Memperkuat Peran Strategis Perempuan
Seminar ini menghadirkan delegasi kepemimpinan perempuan dari berbagai organisasi dengan tujuan utama merumuskan pergerakan kepemudaan anak bangsa secara nasional. IPPI menegaskan bahwa peran perempuan adalah strategis dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, terutama melalui sinergi dengan energi dan kreativitas pemuda.

Acara dibuka dengan sambutan dan pembukaan resmi oleh Ketua Pejuang Perempuan Indonesia, Sinda Sutadisastra, yang sekaligus menyampaikan tujuan utama dari seminar ini.

Sesi Keynote Speeches dan Panel Diskusi
Seminar menampilkan empat sesi Keynote Speeches dari berbagai institusi, menyoroti dimensi peran perempuan dalam isu-isu nasional:

Keynote 1: Peran Dayasos Kemensos dalam Pemberdayaan Perempuan & Pemuda oleh Perwakilan Dirjen Dayasos Kemensos, berfokus pada peran sosial pemerintah dan dukungan kebijakan.

Keynote 2: Wawasan Kebangsaan dan Peran Strategis Perempuan di Lingkup Pertahanan Nasional oleh Perwakilan TNI AU, membahas semangat kebangsaan dan pertahanan.

Keynote 3: Strategi Komunikasi Presiden untuk Keterlibatan Perempuan dan Pemuda dalam Isu Nasional oleh Perwakilan Kantor Komunikasi Presiden, menjelaskan narasi kepemimpinan.

Keynote 4: Deklarasi dan Langkah Awal: Membentuk Delegasi Kepemimpinan Indonesia dari Gerakan Perempuan disampaikan oleh Sinda Sutadisastra, yang fokus pada deklarasi pergerakan dan rencana tindak lanjut.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan Panel Diskusi Tokoh Kepemimpinan Perempuan, yang mencakup pandangan mendalam dari para panelis serta sesi tanya jawab, sebelum ditutup secara resmi.

Foto Peserta Kongres IPPI (Sumber: Dok. Redaksi)

Deklarasi Gerakan dan Komitmen Program
Inti dari kegiatan ini adalah perumusan gerakan dan deklarasi langkah awal untuk membentuk Delegasi Kepemimpinan Indonesia dari Gerakan Perempuan. IPPI berkomitmen untuk menciptakan program-program nyata bagi anak bangsa yang berlandaskan kepemimpinan, dengan bekerjasama dengan ketua- ketua organisasi atau perwakilan kepemimpinan perempuan, bertujuan untuk:

Memperkuat Kesatuan Bangsa: Merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga kebhinekaan dan kohesi sosial di kalangan pemuda.

Menciptakan Karya Pemuda: Mendorong dan memfasilitasi terciptanya karya-karya inovatif dari pemuda di berbagai sektor untuk kemajuan Indonesia.

“Perempuan memiliki peran vital sebagai motor penggerak dan pemersatu. Melalui gerakan ini, kami tidak hanya ingin berdiskusi, tetapi juga melahirkan aksi nyata, yaitu program-program yang langsung menyentuh dan memberdayakan generasi muda kita demi kesatuan Indonesia,” ujar Ketua IPPI, Sinda Sutadisastra.

IPPI akan segera menghubungi staf dari pihak-pihak terkait untuk koordinasi teknis lanjutan pasca-seminar.

On:
In: Berita Rakyat
Logo Forum Kebangkitan Ojol Indonesia

Forum Kebangkitan Ojol Indonesia (FKOI) mengutuk keras atas tindakan aparat polisi Brimob yang represif yang mengakibatkan jatuhnya korban ojol yang meninggal dunia 1 orang (Affan Kurniawan) dan 1 orang korban luka-luka pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 saat berlangsungnya demonstrasi masyarakat di Gedung DPR.

Atas kejadian itu, kami menuntut segera:

  1. Kapolri untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak ada lagi yang jatuh korban.
  2. Kapolri untuk bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal dunia dan luka-luka.
  3. Presiden RI untuk mencopot Kapolri, kapolda dan komandan Brimob sebagai pertanggungjawaban tragedi ini

Atas tragedi ini kami menghimbau kawan-kawan ojol bersatu dan merapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan diselesaikan secara adil.

Ilustrasi Ojol Merapatkan Barisan

Kami juga mohon dukungan masyarakat dalam memantau perkembangan peristiwa ini agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang menimbulkan korban.

Sultan Ardy
Forum Kebangkitan Ojol Indonesia (FKOI)

On:
In: Berita Rakyat
Foto Sekjen DPP SERINDO Muhammad Irvan Mahmud Asia (harianjatim.com)

Jakarta – Kebudayaan Rakyat – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP SERINDO), mengecam keras perusakan rumah doa umat Kristen di Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

Sekjen DPP SERINDO Muhammad Irvan Mahmud Asia menilai peristiwa serupa semakin marak.

“Setelah delapan bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kasus-kasus intoleransi semakin marak dan tak ada penyelesaian yang konkrit,” ujar Irvan dalam keterangannya, Selasa (29/7/25).

Menurut Irvan, peristiwa di Padang Sarai itu sebagai tindakan kriminal dan sudah seharusnya penegak hukum bertindak tegas.

“SERINDO mengecam keras terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap umat Kristiani di Padang Sarai. Tindakan tersebut telah melanggar konstitusi,” tegas Irvan.

Irvan mengatakan, SERINDO mendesak aparatur negara, khususnya pemerintah daerah khususnya Pemkot Padang dan Pemprov Sumatera Barat untuk tidak mensimplifikasi persoalan tersebut sebagai tindakan yang dipicu kesalahpahaman dan tidak membuat pernyataan yang kontroversial.

“Pemerintah daerah harus mengatasi persoalan intoleransi dan pelanggaran tersebut dari akar persoalannya dalam hal ini konservatisme beragama, rendahnya literasi, regulasi diskriminatif, dan normalisasi intoleransi keagamaan baik pada sisi struktural maupun kultural,” sambung Irvan

“Saat yang sama, aparat penegak hukum juga mesti segera melakukan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh sekelompok intoleran,” kata Irvan

Irvan mendesak penegakan hukum sangat penting dan mendesak untuk dilakukan sehingga bisa menimbulkan efek jera dan tidak terulang lagi dikemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bersikap tegas, tidak diam saja atas kejadian itu yang kian marak.

“Sejauh ini, Pemerintah Pusat lebih banyak diam, jangan lagi seperti kejadian perusakan rumah singgah di Sukabumi, yang sedang digunakan untuk retret keagamaan sejumlah pelajar,” ungkap Irvan.

Irvan menilai diamnya pemerintah dapat dibaca oleh kelompok intoleran sebagai ‘angin segar’ yang mendorong mereka untuk mengekspresikan intoleransi, bahkan dengan penggunaan kekerasan.

“Tentu ini sangat berbahaya sebab perilaku intoleransi akan meluas dan merusak kohesi sosial dan stabilitas sosial dalam tatanan kebinekaan Indonesia,” imbuhnya.

On:
In: Berita Rakyat

JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) akan menggelar Kongres ke-2 sekaligus merayakan Hari Lahir (Harlah) ke-4 pada 31 Mei hingga 1 Juni 2025. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi politik sekaligus penegasan posisi PRIMA dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres dan Harlah, Achmad Herwandi menjelaskan, rangkaian acara tersebut akan mengusung tema “Bersama Prabowo-Gibran, Bangun Persatuan Nasional Menuju Rakyat Adil Makmur”. Tema ini mencerminkan semangat PRIMA dalam mengawal program-program kerakyatan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini.

Meskipun belum berpartisipasi sebagai peserta pada Pemilu 2024, PRIMA tercatat sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut, kata Herwandi, didasarkan pada kesamaan visi dan programatik, khususnya dalam membangun persatuan nasional dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

PRIMA sendiri dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Gedung Perfilman Ismar Ismail, Jakarta. Meski terbilang baru, partai dengan slogan “Partainya Rakyat Biasa” ini aktif dalam dinamika politik nasional dan terus mengusung agenda kerakyatan di berbagai ruang publik.

Dalam acara Kongres dan Harlah mendatang, PRIMA menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Herwandi, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini sejalan dengan gagasan PRIMA tentang Sosialisme ala Indonesia.

“Kami melihat arah kebijakan Presiden Prabowo sangat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya,” ujarnya.

Achmad Herwandi, Ketua Panitia

PRIMA memandang bahwa langkah-langkah pembangunan yang ditempuh pemerintahan saat ini mencerminkan tekad luhur para pendiri bangsa. Visi besar tersebut dinilai selaras dengan semangat partai dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Herwandi menyebut, kebijakan-kebijakan strategis seperti ketahanan pangan, peningkatan anggaran pertahanan, serta penguatan peran negara dalam sektor-sektor vital adalah contoh konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional.

PRIMA juga mengapresiasi pendekatan pemerintahan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut mereka, hal ini penting agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil.

“Visi Indonesia Emas 2045 yang digaungkan pemerintahan saat ini harus diisi dengan kebijakan yang memihak rakyat, dan kami percaya Prabowo-Gibran berada di jalur itu,” lanjut Herwandi.

Kongres ke-2 ini juga akan menjadi ajang refleksi bagi PRIMA untuk menyusun strategi jangka panjang, termasuk kemungkinan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Struktur organisasi dan arah gerak politik partai akan dibahas secara mendalam dalam forum kongres.

Selain forum resmi, perayaan Harlah ke-4 PRIMA juga akan diisi dengan sejumlah agenda kebudayaan dan diskusi publik yang mengangkat isu-isu kerakyatan. Acara ini rencananya akan dihadiri oleh kader dari seluruh Indonesia serta sejumlah tokoh nasional.

Herwandi menambahkan, PRIMA terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kesamaan visi, khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil dan memperkuat kedaulatan nasional.

“Kami adalah partai rakyat biasa. Kami tidak akan pernah lelah untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” pungkasnya.

Dengan gelaran Kongres dan Harlah ini, PRIMA menegaskan eksistensinya sebagai kekuatan politik alternatif yang konsisten memperjuangkan politik kerakyatan, tanpa kehilangan arah dalam lanskap politik nasional yang terus berkembang.