Oleh: Dominggus Oktavianus
Judul diskusi JAKER hari ini (23/05), “Merawat Ingatan Di Tengah Budaya Instan dan Krisis Makna di Era Digital”, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak saya; sejauh mana budaya instan dan krisis makna sudah menguasai bangsa ini? Seperti apa wujudnya? Apa dampak atau konsekuensinya bila keadaan ini dibiarkan? Apakah benar ingatan yang dirawat bisa menjadi penawar bagi keadaan yang mengkhawatirkan tersebut? Bagaimana menempatkan pendangkalan yang terjadi sekarang dalam kerangka bangsa dan kemanusiaan?
Sebelum melanjutkan, saya perlu membuat penyangkalan (disclaimer) berikut: paparan ini disusun tidak melalui riset yang mendalam, melainkan sebatas observasi sederhana melalui sejumlah berita, artikel, dan mesin AI. Oleh karena itu, paparan ini akan mengalir sebagai refleksi seorang warga negara biasa yang berupaya memahami dan mengubah dunia sebagai tugas kemanusiaan.
Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Sejauh mana budaya instan dan krisis makna sudah mempengaruhi atau bahkan menguasai bangsa ini? Saya kira dapat kita pahami bersama bahwa kedua hal tersebut sudah berkembang cukup masif pada era digital sekarang. Seberapa masif dan mendalam? Masih perlu dikaji.
Tapi jelas, perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelegent atau AI) dan algoritma media sosial menjadi salah satu gerbang utama untuk kita masuk ke dalam banalisme tersebut. Gerbang lainnya yang terhubung adalah perkembangan kapitalisme global. Banjir informasi, kekaburan batas antara yang otentik dan sintetik, tuntutan pada kecepatan dalam berbagai aspek—sebagai watak bawaan kapitalisme, membawa konsekuensi-konsekuensi baik dan buruk.
Orang-orang bijak mengatakan, baik atau buruknya dampak perkembangan AI sangat tergantung pada kapasitas dan kearifan penggunanya. Penelitian oleh MIT (Massachusetts Institute of Technology) mengungkap penggunaan AI secara tidak kritis bukan hanya berdampak pada kemalasan berpikir atau memenuhi keinginan instan, tapi juga nyata berpengaruh terhadap sistem kerja otak yaitu rendahnya konektivitas saraf. Sebaliknya, pengetahuan dasar yang dimiliki seorang pengguna AI akan membuat konektivitas sarafnya menjadi lebih tinggi.
Perkembangan AI dan teknologi informasi kerap disandingkan dengan revolusi ilmiah 500 tahun lalu. Ketika itu, seiring penemuan mesin cetak, penerbitan dan diskusi ilmiah mulai berkembang masif. Ilmu pengetahuan ditempatkan sebagai otoritas tertinggi peradaban manusia. Perkembangan revolusi ilmiah selama 500 tahun itu juga disertai perkembangan sistem baru dalam hubungan sosial baru antar manusia yang disebut dengan kapitalisme.
Demokratisasi ilmu pengetahuan pada masa lalu melahirkan pendalaman makna yang sangat serius. Wilayah kajian terjadi sangat luas, mulai dari akar filsafat dan humaniora, sosiologi, ekonomi-politik, hingga teknologi dan inovasi. Temuan-temuan besar semakin menggerakmajukan perkembangan industri dan refleksi manusia terhadapnya.
Pada masa kini, informasi yang melimpah justru menciptakan keterbatasan manusia untuk melakukan pendalaman makna. Tuntutan pada hasil cepat melahirkan pragmatisme dan kemalasan intelektual. Hal ini diperparah oleh sistem pendidikan yang berorientasi komersil, kapitalistik, dan mengutamakan kejar target KPI (key performance indicators), sehingga alih-alih mendalami makna, banyak lembaga pendidikan yang justru mengabaikan kualitas pembelajaran.
Dalam konteks pengaruh algoritma media sosial, penting dipahami bahwa ia bertugas untuk mengejar tayang iklan kepada sebanyak mungkin pengguna dengan durasi selama mungkin. Durasi dan engagement (keterlibatan) merupakan indikator utama bagi keberhasilannya. Semakin lama Anda berada dan terlibat (engage) dalam suatu platform media sosial, semakin berhasil platform tersebut menjalankan tugas pengiklanannya karena semakin banyak iklan yang bisa ditayangkan. Semakin Anda meminati suatu soal tertentu semakin Anda terkepung dalam echo chamber sehingga menganggapnya sebagai kebenaran sendiri.
Untuk tujuan tersebut, algoritma akan cenderung memilih konten-konten yang bersifat provokatif daripada konten yang mendalami substansi. Konten yang provokatif “lebih unggul” karena lebih cepat menyeret emosi nitizen, seperti marah, takut, sedih atau bahagia. Emosi-emosi ini memicu dorongan untuk bereaksi secara instan, tanpa perlu berpikir panjang. Penyajian konten provokatif tidak memerlukan akurasi data atau ketepatan analitis. Tujuannya semata reaksi instan, secepat dan sebanyak mungkin.
Konten yang berupaya menggali substansi dan bertujuan edukatif kurang diminati karena hanya sedikit menyertakan emosi. Selain itu, dalam kondisi banjir informasi yang menuntut kesimpulan cepat, konten yang lebih edukatif dihadapkan pada tantangan durasi atau ketidaksabaran nitizen. Tayangan materi berbobot tinggi yang dipaksa tayang lebih singkat sangat berisiko menimbulkan penyimpangan makna dan berbagai jenis bias; kelas sosial, gender, maupun primordial.
Salah satu konsekuensi yang paling berbahaya, dalam konteks sosial politik dari keadaan ini adalah masalah kohesi sosial, polarisasi serta fragmentasi politik, serta jebakan relativisme tanpa pegangan kebenaran yang obyektif. Sementara tantangan domestik dan global justru membutuhkan kohesi sosial dan persatuan nasional yang kuat, serta penerimaan atas kebenaran yang obyektif setelah bangsa ini melalui “hikmat kebijaksanaan” sebagaimana sebuah frasa dalam Pancasila.
Tentu kohesi atau persatuan tidak hanya ditentukan oleh rancangan algoritma. Ada persoalan struktur ekonomi-politik yang terlebih dahulu membentuk ekosistem perpecahan, konflik dan fragmentasi. Tapi pendangkalan makna membuat keadaan semakin memburuk. Penindasan struktural tidak melahirkan perlawanan struktural yang terorganisir, terpelajar, dan terarah/solutif, melainkan reaksi spontan kemarahan yang sporadis.
Pada titik ini “merawat ingatan” atas sejarah perjalanan bangsa ini menjadi penting. Sejarah ini bisa serupa benang-benang yang sudah terajut, dengan bentuk, pola, sistem, serta daya tahannya terhadap bilasan waktu.
Di titik ini saya melihat bangsa besar yang menyebar di pulau-pulau nan permai menyatakan kemerdekaannya. Bukan hanya satu kali pada 17 Agustus 1945, tapi terus menerus sepanjang sejarah meski kadang meredup.
Kemudian saya melihat sebuah bangsa, yang konon membawa sifat bawaan ramah dan gotong royong, masuk ke dalam berbagai konflik yang melahirkan tragedi demi tragedi. Entah karena tuntutan kondisi politik, atau karena ketidakmampuan elit-elit politik maupun budaya saat itu untuk mengatasi perbedaan maupun konflik secara bijaksana, konflik-konflik itu terwariskan pada generasi-generasi sesudahnya.
Namun sejarah tidak berakhir pada konflik dan tragedi. Generasi terus berganti. Ingatan sejarah tidak hanya tentang luka, tetapi juga tentang harapan pada masa depan. Pelajaran sejarah dituntut untuk melampaui warisan kolonial untuk menemukan hakikat jati diri Manusia Nusantara. Bukan dalam kerangka primordialisme apalagi etno-nasionalisme, melainkan dalam kerangka negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan cita-citanya.
Bangsa ini sangat terberkati oleh kedalaman pemikiran para pendirinya yang melahirkan berbagai konsepsi besar bernegara. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, kita diberi kesempatan untuk mempelajari, menguji, dan mengkontekstualisasikan semangat pembebasan nasional yang pernah bernyala terang itu.
Sekarang kita kembali berada di titik persimpangan bersejarah. Perubahan struktural pada basis ekonomi-politik, lepas liberalisme dan parasitisme, membutuhkan tanggapan pada lapangan budaya. Seruan “cukup sudah jadi bangsa kuli, bangkit jadi bangsa mandiri” yang pernah dirumuskan Jaker bersama PRD sedang diimplementasikan dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai lokomotifnya.
Pertanyaan besarnya, apakah struktur dan infrastruktur sosial (politik budaya) yang ada sekarang dapat menjadi katalisator perubahan tersebut ke arah yang diharapkan, atau malah menjadi penghambat dan menyimpangkan jalannya?
Di sini kita tidak sedang merumuskan sikap politik secara instan. Tapi jelas kita berharap, bangsa ini sedang menemukan kembali kepercayaan pada jalan menuju cita-cita kolektif yang mulai hadir lewat langkah-langkah perubahan mendasar tersebut di atas. Cerita panjang dehumanisasi oleh kapitalisme mulai diimbangi dengan perspektif sosialisme melalui peran negara dan pelembagaan ekonomi rakyat.
